Praya (Suara NTB) – MENYUSUL adanya pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah mengajukan usulan program senilai hampir Rp200 miliar ke pemerintah pusat.
Usulan program tersebut diharapkan bisa menutupi atau menggantikan program-program yang terpaksa ditunda pelaksanaanya akibat kebijakan pengurangan TKD oleh pemerintah pusat.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Loteng H. Lalu Wiranata, S.I.P.,M.A., saat dihubungi Suara NTB, Selasa, 4 November 2025.
Ia menjelaskan, usulan program tersebut sudah disampaikan saat rapat koordinasi dengan pemerintah pusat pekan kemarin. Di mana program-program yang diusulkan tersebut tersebar di 12 sektor pembangunan utama. Termasuk di sektor penyediaan infrastruktur dasar, seperti perbaikan dan pembangunan jalan, jembatan serta saluran irigasi.
Bahkan infrastruktur dasar mendapat porsi usulan yang paling besar. Sekitar 30 persen dari total usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat. “Tahun 2026 TKD Loteng berkurang sekitar Rp 383 miliar. Dan, kita sudah usulkan program ke pemerintah pusat senilai hampir 50 persen dari nilai TKD yang dikurangi,” ujarnya.
Selain infrastruktur dasar, program-program non fisik seperti pemberdayaan masyarakat serta riset juga cukup banyak yang diusulkan. Terutama kegiatan riset, karena ke depan, kebijakan pembangunan yang diambil oleh Pemkab Loteng itu akan berbasis riset. Supaya kebijakan yang diambil memang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan daerah.
Disinggung pelaksanaan dari program yang diusulkan tersebut, Wiranata mengatakan sejauh ini pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat, baik itu terkait berapa usulan yang disetujui. Termasuk pola pelaksanaannya nanti. Apakah langsung ditangani pemerintah pusat atau penugasan ke pemerintah daerah.
“Kita masih menunggu pola pelaksanananya dari usulan program yang diajukan Pemkab Loteng tersebut. Karena memang pemerintah pusat kemarin meminta kita menunggu. Dan, kita berharap bisa ada kejelasan segera,” imbuhnya.
Supaya program yang diusulkan tersebut bisa disinkronkan dengan program-program yang dibiayai dari APBD Loteng. Mengingat saat ini proses pembahasan APBD 2026 sedang berjalan. Jadi kalau sudah jelas, program yang sudah diusulkan ke pemerintah pusat tidak perlu lagi diintervensi oleh APBD. Karena sudah ditangani oleh pemerintah pusat.
Sehngga anggaran yang awalnya diproyeksikan untuk membiayai program yang masuk dalam usulan ke pemerintah pusat, bisa dialihkan ke program yang lain. “Kita tunggu informasi dari pusat. Berharap semua usulan bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat. Jadi anggaran daerah bisa diarahkan untuk program prioritas lainya,” tegasnya. (kir)
