Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, menekankan pentingnya peran media sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah. Pentingnya peranan pers ini bisa dilihat sejak era penjajahan hingga masa sekarang ini. Bahkan, dalam mengentaskan kemiskinan, atau masih rendahnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan musuh bersama pemerintah dan media.
‘’Mari kita lawan musuh bersama ini. Mari kita bersama bersatu padu untuk melawan musuh bersama kita. Musuh bersamanya media dan pemerintah, yaitu kemiskinan, kebodohan,’’ ujar Gubernur NTB saat menghadiri kegiatan halalbihalal dan talkshow yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB dalam rangka Hari Pers Nasional 2026 di Kantor Sekretariat PWI NTB, Mataram, Rabu (15/4/2026).
Selain Gubernur, hadir juga Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana, Sekda NTB Abul Chair, Ak, Kepala Dinas Pendidkan dan Olah Raga Syamsul Hadi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik H. Ahsanul Khalik, Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra, Kepala Brida NTB Gede Putu Aryadi, Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda NTB Yus Harudian Putra.
Gubernur juga mengakui krusialnya posisi media dalam menentukan kebijakan. Pemilihan “angle” berita menurutnya, menjadi sangat penting untuk diperhatikan.
“Tadi saya mulai dengan cerita ini bahwa pemilihan angle yang diambil oleh teman-teman media itu sangat berpengaruh terhadap upaya kita mengedukasi publik,” ujar mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri ini.
Ia mendorong media untuk terus memberikan sudut pandang yang tepat kepada publik. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dapat terealisasi.
“Kita perlu memberikan pandangan, perspektif yang tepat kepada masyarakat sehingga apa yang ingin kita lakukan, ikhtiar-ikhtiar kebaikan yang ingin kita lakukan ini juga bukan menjadi milik pemerintah provinsi, tapi menjadi milik bersama,” tegasnya.
Gubernur menjelaskan pemberitaan yang berkembang beberapa waktu lalu terkait pemilihan Sekda NTB Abul Chair yang berasal dari Madura, Jawa Timur dan Inspektur Budi Herman, orang Lombok Timur yang berasal dari institusi Kejaksaan. Iqbal menjelaskan, jika dalam perekrutan sumber daya manusia sekarang ini sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah menggunakan manajemen talenta.
Menurutnya, manajemen talentanya itu bukan tingkat daerah, tetapi tingkat nasional. Nantinya, siapapun yang terpilih mengisi jabatan yang dilelang secara terbuka akan bisa membagi pengalaman dengan pejabat yang ada di daerah. Untuk itu, Gubernur mengajak lembaga pers dan media untuk terus memaksimalkan perannya dalam mengedukasi publik dalam memahami persoalan yang dihadapi.
“Nah sekarang, ajakan saya, karena kita ini punya kewajiban bersama, tugas bersama. Tugas bersama kita adalah mengedukasi publik. Publik ini perlu kita edukasi dan ini adalah kewajiban yang sama di antara pemerintah dan juga media,” tambahnya,
Pada bagian lain, Gubernur juga menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis sistem dan profesionalisme, bukan personalisasi kepemimpinan. Dirinya ingin masyarakat NTB mengenal pemerintah provinsi, bukan sekadar gubernurnya. ‘’Sistem harus tetap berjalan siapapun pemimpinnya,” katanya.
Gubernur juga mengapresiasi keberadaan Sekretariat PWI NTB yang kini telah memiliki kantor, meskipun masih berstatus pinjam pakai. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ruang diskusi yang produktif bagi insan pers.
Ia mengingatkan agar ruang tersebut digunakan untuk menghasilkan gagasan dan informasi yang berkualitas, bukan untuk menyebarkan narasi negatif yang dapat merusak ruang publik.
Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dan kode etik jurnalistik. Menurutnya, kualitas pers sangat berpengaruh terhadap stabilitas daerah dan iklim investasi. “Jika pers dipenuhi misinformasi dan berita tidak terverifikasi, maka iklim investasi akan terganggu dan pembangunan tidak berjalan optimal,” jelasnya. (sib/ham)
