PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penyerapan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Skemanya, Kopdes akan mengambil bahan baku pangan langsung dari petani dan UMKM, sehingga pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak perlu turun langsung ke petani untuk memenuhi kebutuhan makanan.
Saat ini, belum ada kewajiban bagi SPPG untuk membeli hasil pangan dari petani atau UMKM. Untuk itu, perlu adanya payung hukum agar ekonomi masyarakat dapat merata dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.SI., menyatakan pihaknya kini tengah menyiapkan regulasi untuk mengarahkan penyerapan bahan baku Program MBG melalui KDKMP. Hal ini menyusul adanya tudingan beberapa pegawai SPPG sebagai pemasok langsung bahan baku ke dapur masing-masing.
“Nanti kita akan monitoring. Bukan diwajibkan, tadi kami pastikan harap untuk menyerap UMKM lokal, petani lokal, ya kan gitu,” ujarnya, Jumat (29/5).
Menurutnya, ke depan mekanisme distribusi bahan baku akan lebih terpusat melalui KDMP yang saat ini sedang dipersiapkan. Pemerintah daerah juga tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum pelaksanaannya. “Nanti pada ke depan, kalau Kooperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu terbeduk, maka satu pintu nanti kita, karena akan dibuat pergub sedang arahan pusat,” sambungnya.
Pemprov NTB menilai perputaran dana dari program MBG sudah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar, mencapai Rp1,8 triliun. Dengan membeli bahan baku langsung dari petani dan UMKM, ini akan sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. “Kalau sampai April itu Rp1,8 triliun dari MBG di NTB pasti. Data dari perbendaharaan kemarin. Ini kan cukup besar itu,” katanya.
Meski belum ada Pergub yang jelas meminta SPPG untuk membeli bahan baku MBG dari petani, Asisten I Setda NTB itu menilai manfaat program tersebut sudah mulai dirasakan oleh kalangan petani. Pun ketersediaan bahan baku MBG di provinsi sudah sangat mencukupi. “Kalau SPPG insya Allah sampai dengan saat ini, bahan baku bisa diatasi,” ucapnya.
Dengan kecukupan itu, Pemprov NTB kini tengah fokus melakukan pemetaan pemerataan penerima manfaat MBG, khususnya di wilayah terpencil, termasuk di Pulau Sumbawa. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi layanan dan kebutuhan bahan baku dapat menjangkau seluruh sasaran program secara optimal. Hal ini karena saat ini, SPPG di NTB sudah terbangun sekitar 840 dapur, jumlah itu sudah cukup banyak dibandingkan daerah lain.
“Sudah cukup banyak, kita masih evaluasi. BGN masih melakukan pemetaan apakah masih perlu pembangunan,” pungkasnya. (era/ham)
