Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melepas keberangkatan armada program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 dengan mengusung tema “Dari Timur untuk Indonesia Berintegritas.” Program tersebut menjadi bagian dari strategi penguatan budaya antikorupsi melalui pendekatan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Selama tiga bulan, mulai Juni hingga Agustus 2026, armada JNBA akan menjangkau lima wilayah strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Perjalanan dimulai dari Kota Mataram, kemudian berlanjut ke Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, lanjut ke NTT di Kabupaten Sumba Timur, hingga berakhir di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Program tersebut akan menyambangi 10 sekolah terpencil di sepanjang jalur perjalanan untuk memperluas akses pendidikan antikorupsi sekaligus menyalurkan bantuan perlengkapan belajar bagi para siswa. Inisiatif tersebut menjadi wujud penguatan pendidikan karakter sejak dini, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap berbagai program edukasi.
“KPK Mengajar menjadi jawaban atas kepedulian negara di pelosok negeri, serta menggambarkan kondisi pendidikan Indonesia di wilayah timur kepada seluruh masyarakat kita,” tutur Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo melalui keterangan tertulisnya pada Kamis (11/6).
Menurut Ibnu, investasi terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah membangun karakter generasi muda. Karena itu, penanaman nilai-nilai integritas sejak usia sekolah menjadi langkah strategis untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih bersih dan berkeadilan.
Selain menyasar sektor pendidikan, JNBA 2026 juga difokuskan untuk memperkuat empat agenda utama, yakni peningkatan budaya hidup berintegritas, penguatan pelayanan publik yang bersih dan transparan, penguatan keberanian masyarakat menolak praktik petty corruption, serta peningkatan partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
KPK juga akan memberikan perhatian khusus pada dua isu strategis yang relevan dengan kebutuhan daerah, yaitu tata kelola alih fungsi lahan hutan terutama yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan tambak serta pemerataan pendidikan dari aspek akses, kualitas, maupun infrastruktur.
Melalui rangkaian kegiatan konsultasi publik, sosialisasi kepada aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat desa, hingga pemetaan risiko korupsi, KPK mendorong hadirnya tata kelola yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kehadiran JNBA sekaligus menjadi pengingat bahwa dampak korupsi tidak hanya diukur dari kerugian keuangan negara, tetapi juga dari menurunnya kualitas pelayanan publik, terbatasnya akses pendidikan yang adil, serta terhambatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, penguatan kesadaran publik untuk menolak praktik pungutan liar dan gratifikasi, sekecil apa pun, menjadi bagian penting dalam membangun budaya integritas yang berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menjelaskan bahwa masyarakat akan dilibatkan secara aktif dalam berbagai kegiatan edukasi dan kampanye antikorupsi sepanjang pelaksanaan JNBA 2026.
“Kami berharap JNBA menjadi ruang perjumpaan antara KPK dan masyarakat, memperkuat kolaborasi dengan pemda, serta menumbuhkan semakin banyak agen-agen integritas di daerah,” tutur Amir. (ndi)
