Giri Menang (Suara NTB) – PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang memfasilitasi pelaksanaan Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami yang digelar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Komisi V DPR RI di Lombok Barat, Sabtu (11/7/2026). Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sekaligus meningkatkan mitigasi bencana di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan gempa dan tsunami cukup tinggi.
Sekolah lapang tersebut diikuti masyarakat, pemerintah daerah, serta unsur terkait untuk memperoleh pemahaman mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi maupun potensi tsunami. Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mengatakan, edukasi kebencanaan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama di wilayah yang berada di kawasan rawan bencana.
“Kegiatan ini bertujuan memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar memahami informasi geofisika, tidak mudah panik saat terjadi bencana, serta mengetahui langkah yang tepat ketika menghadapi gempa maupun tsunami,” ujarnya.
Ia menambahkan, meski gempa bumi belum dapat diprediksi secara pasti, BMKG telah memiliki sistem pemantauan dan peralatan yang mampu memberikan informasi secara cepat.
Karena itu, menurutnya, seluruh perangkat peringatan dini harus terus dipelihara dan diperbarui agar tetap berfungsi optimal.
“Kami di Komisi V siap mendukung penganggaran untuk memastikan alat-alat tersebut selalu dalam kondisi baik demi keamanan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Geofisika BMKG Dr. Nelly Florida Riama menjelaskan, Lombok Barat dipilih sebagai lokasi sekolah lapang karena merupakan wilayah yang memiliki potensi ancaman gempa dan tsunami, sekaligus terdapat objek vital nasional berupa PLTU Jeranjang.
Menurutnya, kolaborasi antara DPR RI, BMKG, PLN Indonesia Power, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun budaya sadar bencana.
“Kami berharap peserta tidak hanya memahami materi yang diberikan, tetapi juga menjadi agen edukasi di lingkungannya masing-masing sehingga semakin banyak masyarakat yang siap menghadapi gempa dan tsunami,” ujarnya.
Deputi BMKG juga menyebutkan sistem pemantauan gempa yang dimiliki BMKG mampu memberikan informasi dalam waktu kurang dari tiga menit setelah kejadian, sehingga kesiapan masyarakat menjadi faktor penting untuk meminimalkan risiko.
Manager PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang Yunisetya Ariwibawa mengatakan pihaknya mengapresiasi inisiatif Komisi V DPR RI dan BMKG dalam menyelenggarakan Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami di lingkungan PLTU Jeranjang.
Sebagai pengelola objek vital nasional sekaligus salah satu pemasok listrik utama di Pulau Lombok, kata dia, PLTU Jeranjang berada di kawasan pesisir yang berpotensi terdampak apabila terjadi gempa maupun tsunami.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh peningkatan kapasitas dalam menghadapi kondisi darurat, baik bagi personel PLN Indonesia Power maupun masyarakat di sekitar pembangkit. Kesiapsiagaan menjadi bagian penting untuk meminimalkan dampak apabila sewaktu-waktu terjadi bencana,” ujarnya.
Ia menegaskan, PLN Indonesia Power terus berkomitmen memperkuat budaya keselamatan dan mitigasi bencana di lingkungan pembangkit demi menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat Pulau Lombok.
Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Fauzan Husniadi menyampaikan apresiasi kepada Komisi V DPR RI dan BMKG yang telah memilih Lombok Barat sebagai lokasi penyelenggaraan sekolah lapang. Pemerintah daerah berharap program serupa dapat diperluas hingga wilayah utara Lombok Barat yang sebelumnya terdampak cukup besar saat terjadi gempa.
“Kami siap memfasilitasi kegiatan serupa, termasuk menyasar kalangan pelajar agar edukasi mitigasi bencana dapat diberikan sejak dini. Yang paling penting adalah masyarakat memiliki kesiapan sehingga tidak panik ketika menghadapi bencana,” katanya. (her)
