PROGRAM “Tempah Dedoro” yang digagas Pemerintah Kota Mataram untuk mengurangi volume sampah rumah tangga belum terealisasi di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Keterbatasan lahan, anggaran, serta belum adanya inisiatif masyarakat secara kolektif menjadi kendala utama pelaksanaan program tersebut.
Lurah Jempong Baru, Fika Wulan Hartati, mengatakan hingga kini pembangunan Tempah Dedoro di wilayahnya belum dapat direalisasikan. Menurutnya, selain keterbatasan anggaran, pemerintah kelurahan juga masih kesulitan mencari lokasi yang sesuai untuk pembangunan sarana tersebut.
“Memang di beberapa kelurahan lain sudah ada. Namun, di Jempong Baru belum bisa direalisasikan karena terkendala lokasi dan belum ada pelaksanaan secara kolektif,” ujarnya, Selasa (14/7).
Saat ini, pihaknya masih mengidentifikasi lokasi yang memungkinkan untuk penempatan gumbleng, yakni wadah pengolahan sampah organik pada Tempah Dedoro. Dari 12 lingkungan yang ada di Kelurahan Jempong Baru, pemerintah kelurahan menargetkan pembangunan lima titik Tempah Dedoro di setiap lingkungan atau sekitar 60 unit secara keseluruhan.
Meski program tersebut telah diluncurkan sejak akhir 2025 sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Mataram menekan volume sampah, hingga kini belum satu pun lingkungan di Jempong Baru yang menjalankannya.
Fika menjelaskan pelaksanaan program direncanakan dilakukan secara serentak di seluruh lingkungan. Karena itu, pemerintah kelurahan masih berkoordinasi terkait kesiapan anggaran dan mekanisme pelaksanaannya.
“Dari 12 lingkungan belum ada yang berjalan karena kami ingin pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan,” katanya.
Sosialisasi mengenai Tempah Dedoro, lanjut Fika, sebenarnya telah dilakukan melalui kepala lingkungan. Namun, sejumlah kawasan perumahan atau BTN memiliki keterbatasan lahan sehingga menyulitkan penentuan lokasi pembangunan. Selain itu, efektivitas program juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.
Menurutnya, apabila masyarakat belum terbiasa memisahkan sampah organik dan anorganik, maka Tempah Dedoro berpotensi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Ia menegaskan, kendala utama bukan terletak pada kemampuan pemerintah kelurahan membangun Tempah Dedoro secara mandiri, melainkan pada ketersediaan lokasi yang telah disepakati bersama.
“Kami sebenarnya mampu membangun secara mandiri. Hanya saja, persoalan utamanya adalah lokasi, terutama di kawasan BTN yang hingga kini beberapa titiknya belum disepakati oleh kepala lingkungan,” pungkasnya. (pan)
