KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH, menyoroti masih rendahnya penerimaan masyarakat terhadap program pemasangan Sambungan Rumah SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat). Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi agar target pemasangan dapat tercapai dan masyarakat memahami hak serta kewajiban mereka.
Rachman mengungkapkan, dari target awal sebanyak 13.500 sambungan rumah, saat ini baru sekitar 4.000 sambungan yang masuk dalam tahap pelaksanaan. Berdasarkan hasil survei Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan NTB yang dipaparkan dalam sosialisasi di DPRD Kota Mataram, Selasa (14/7), tingkat kesediaan masyarakat untuk dipasangi sambungan rumah masih sekitar 50 persen.
Ia menjelaskan, dari 1.545 calon penerima yang telah disurvei, hanya 1.083 warga yang menyatakan bersedia mengikuti program tersebut. Kondisi itu menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum menerima atau belum memahami manfaat program.
“Sebagai wakil rakyat, kami melihat masih perlunya sosialisasi yang lebih maksimal agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat program ini sehingga penerimaannya bisa meningkat,” ujar Rachman.
Selain persoalan sosialisasi, ia juga menilai Pemkot Mataram harus menyiapkan dukungan anggaran yang memadai untuk menyelesaikan sisa target sekitar 9.500 sambungan rumah yang belum terealisasi. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat juga tetap diperlukan agar program dapat berjalan sesuai target.
Rachman mengingatkan agar masyarakat diberikan penjelasan secara rinci mengenai kewajiban setelah SR terpasang. Ia menilai masih banyak warga yang beranggapan bahwa seluruh layanan tersebut sepenuhnya gratis, padahal nantinya terdapat kewajiban membayar retribusi.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui bahwa sambungan ini gratis, tetapi tidak memahami kewajiban setelahnya. Kalau informasi ini tidak disampaikan secara utuh, bisa menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari,” katanya.
Ia juga meminta pelaksana proyek bertanggung jawab terhadap seluruh dampak pekerjaan di lapangan, termasuk memperbaiki fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat proses pemasangan jaringan. Menurutnya, pengalaman sejumlah proyek pemerintah sebelumnya menunjukkan masih ada pekerjaan yang tidak dikembalikan ke kondisi semula setelah proses penggalian selesai.
Politisi partai Gerindra ini berharap pelaksana proyek memastikan seluruh kerusakan jalan maupun fasilitas lingkungan dipulihkan dengan baik sehingga tidak merugikan masyarakat.
Di sisi lain, Rachman juga menyoroti progres penyusunan dokumen sosial yang telah mencapai sekitar 92 persen. Ia meminta penjelasan lebih lanjut mengenai substansi dokumen tersebut, termasuk kemungkinan adanya pengaturan mengenai kompensasi atau perlindungan bagi warga yang terdampak selama pelaksanaan proyek.
Menurutnya, keberhasilan program SR SPALD-T tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis, tetapi juga oleh komunikasi yang baik kepada masyarakat, transparansi informasi, serta tanggung jawab pelaksana dalam menjaga kenyamanan warga selama proyek berlangsung. (fit)
