WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, S.Ag., meminta Pemkot Mataram melalui Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Evaluasi dinilai penting agar proses penerimaan siswa pada tahun-tahun mendatang berlangsung lebih adil, transparan dan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.
Menurut Isti, pelaksanaan SPMB tahun ini masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama terkait penempatan calon siswa yang justru diterima di sekolah yang lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Dewan karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip jalur domisili atau zonasi.
Ia menegaskan, sistem komputerisasi yang digunakan dalam SPMB seharusnya mampu melakukan pemeringkatan (ranking) secara objektif pada setiap jalur penerimaan, mulai dari jalur prestasi, afirmasi, mutasi hingga domisili. Dengan sistem tersebut, penempatan siswa seharusnya dapat dilakukan secara lebih tepat dan transparan.
“Kalau memang sudah ada sistem pemeringkatan, maka harus dimanfaatkan secara maksimal. Jangan sampai anak yang rumahnya dekat dengan sekolah justru ditempatkan di sekolah yang jauh. Ini menjadi catatan besar bagi kami di DPRD,” ujar Isti dalam rapat gabungan komisi dengan eksekutif, baru-baru ini.
Orangnomor dua di DPRD Kota Mataram ini mengungkapkan, selama proses SPMB berlangsung, banyak anggota dewan menerima pertanyaan dan keluhan dari masyarakat mengenai hasil penerimaan siswa. Bahkan, menurutnya, minimnya informasi mengenai penempatan siswa membuat masyarakat maupun anggota dewan harus mencari informasi secara mandiri.
Isti berharap Dinas Pendidikan dapat meningkatkan keterbukaan informasi sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai hasil seleksi dan alasan penempatan siswa di sekolah tertentu.
Selain itu, dia juga membandingkan pelaksanaan SPMB di Kabupaten Badung, Bali, yang dinilai telah menerapkan sistem pemeringkatan secara konsisten pada seluruh jalur penerimaan. Menurutnya, mekanisme tersebut membuat proses seleksi lebih objektif dan meminimalkan peluang penyimpangan.
Ia juga menyoroti ketatnya pengawasan terhadap perpindahan Kartu Keluarga (KK) di sejumlah daerah lain untuk mencegah praktik perpindahan domisili hanya demi memperoleh akses ke sekolah tertentu.
Ketua DPD PKS Kota mataram ini menegaskan bahwa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Mataram harus memberikan manfaat bagi anak-anak yang benar-benar berdomisili di Kota Mataram. Karena itu, ia berharap siswa asal Kota Mataram dapat menjadi prioritas untuk memperoleh layanan pendidikan di sekolah negeri yang telah dibangun pemerintah.
“Kami berharap persoalan ini tidak terus berulang setiap tahun. Mungkin tidak bisa menghilangkan masalah sepenuhnya, tetapi paling tidak harus terus diminimalisasi melalui evaluasi dan perbaikan sistem. Setiap tahun harus ada peningkatan kualitas pelayanan agar masyarakat mendapatkan kepastian dan rasa keadilan dalam proses penerimaan murid baru,” tegasnya. (fit)
