Mataram (Suara NTB) – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Mataram dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Untuk mencapai target tersebut, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram mengajak DPRD, khususnya Komisi II, memperkuat sinergi melalui evaluasi rutin terhadap potensi dan realisasi pendapatan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala BKD Kota Mataram, H. Ramayoga, mengatakan pihaknya secara rutin menggelar rapat koordinasi setiap bulan bersama OPD pengelola PAD. Selain itu, setiap tiga bulan dilaksanakan High Level Meeting (HLM) yang dipimpin Wali Kota dan Wakil Wali Kota guna mengevaluasi capaian pendapatan daerah.
“Kami sebagai koordinator setiap bulan melakukan rapat koordinasi dengan OPD pengelola PAD. Setiap tiga bulan kami juga melaksanakan High Level Meeting bersama Pak Wali, Pak Wakil, dan seluruh pimpinan OPD penghasil PAD,” ujar Ramayoga.
Menurutnya, evaluasi terhadap target pendapatan harus didasarkan pada data dan potensi riil di lapangan. Ia mencontohkan realisasi pendapatan sektor pasar yang mengalami penurunan, padahal aktivitas perdagangan dinilai tetap berjalan dan memiliki potensi untuk terus meningkat.
Karena itu, BKD mengusulkan agar Komisi II DPRD ikut terlibat dalam pembahasan target dan potensi PAD sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
“Mari kita sama-sama membuka data dan mencermati potensi yang ada di masing-masing OPD sehingga target PAD benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.
Ramayoga menegaskan pemerintah daerah siap memberikan tambahan anggaran kepada OPD yang mampu meningkatkan kinerja pendapatan. Namun, tambahan anggaran tersebut harus diimbangi dengan komitmen untuk mencapai bahkan melampaui target PAD yang telah ditetapkan.
“Saya siap memberikan tambahan anggaran, tetapi dengan catatan realisasi pendapatannya jangan hanya 60 persen. Harus bisa mencapai 100 persen, bahkan kalau lebih tentu akan lebih baik,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan PAD akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk rehabilitasi pasar, peningkatan fasilitas pelayanan publik, hingga pengadaan alat kesehatan di rumah sakit daerah. (fit)
