Kota Bima (Suara NTB) – Sejumlah 32 organisasi perangkat daerah (OPD) telah memasukan 93 inovasi ke Sistem Inovasi Daerah (SID).
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Bima, Arief Roesman Effendy, ST., M.Sc., MT., mengatakan seluruh inovasi yang telah diinput saat ini masih dalam tahap penyempurnaan dokumen pendukung, agar memenuhi indikator Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2026.
“Hingga 28 Juli 2026 telah terdata 93 inovasi daerah yang berasal dari 32 OPD, termasuk lima kecamatan sebagai perangkat daerah, serta didukung oleh Unit Pelaksana Teknis, yaitu Labkesda dan tiga Puskesmas. Yaitu Puskesmas Paruga, Puskesmas Rasanae Timur, dan Puskesmas Mpunda, ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (29/7).
Seluruh inovasi tersebut masih melalui proses penyempurnaan dokumen agar sesuai dengan seluruh indikator yang dipersyaratkan dalam penilaian nasional. “Masih dalam proses penyempurnaan dokumen pendukung sesuai indikator Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2026,” katanya.
OPD yang telah memasukan inovasi diantaranya, BRIDA, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPKAD, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dikpora, DP3A, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, DLH, DKP, Diskoperindag, Disdukcapil, Diskominfotik, Disparbud, DPMPTSP, DPPKB, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Disperkim, Dinas Ketahanan Pangan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, serta lima kecamatan, yakni Asakota, Mpunda, Raba, Rasanae Barat, dan Rasanae Timur.
BRIDA juga mencatat perkembangan positif dari sektor pendidikan. Hingga saat ini telah terdata 83 inovasi yang berasal dari satuan pendidikan dan sedang dipersiapkan sebagai bagian dari penguatan budaya inovasi di lingkungan sekolah. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring proses pendampingan dan penginputan yang masih berlangsung.
“Hingga hari ini telah terdata 83 inovasi dari satuan pendidikan yang sedang dipersiapkan sebagai bagian dari penguatan budaya inovasi di lingkungan pendidikan Kota Bima,” ungkapnya.
Arief menegaskan, BRIDA terus melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara intensif agar seluruh perangkat daerah memenuhi surat edaran Wali Kota Bima yang mewajibkan setiap OPD menghadirkan sedikitnya dua inovasi. Pendampingan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah inovasi, tetapi juga kualitas dan kelengkapan dokumen pendukung.
“Fokus yang dilakukan tidak hanya pada peningkatan jumlah inovasi, tetapi juga pada kualitas dan kelengkapan dokumen pendukung sehingga setiap inovasi memenuhi seluruh indikator Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2026 dan mampu meningkatkan daya saing inovasi Kota Bima di tingkat nasional,” tegasnya. (hir)
