Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima menyalurkan puluhan alat dan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani tahun anggaran 2026. Bantuan tersebut diharapkan dimanfaatkan secara maksimal,agar benar-benar mendorong produksi dan pendapatan petani.
Wali Kota Bima, H.A Rahman H. Abidin menegaskan, kelompok tani tidak boleh memandang bantuan pemerintah sebatas pemberian yang habis digunakan untuk kebutuhan produksi sesaat. Bantuan tersebut harus dikelola sebagai modal untuk memperkuat usaha pertanian kelompok.
“Jangan melihat bantuan ini hanya sebagai pemberian pemerintah. Jadikan bantuan ini sebagai modal untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan kelompok tani,” tegasnya saat menyerahkan bantuan di halaman Kantor Dinas Pertanian Kota Bima, Selasa (11/8).
Bantuan sarana produksi yang disalurkan Dinas Pertanian meliputi satu unit traktor roda empat, satu unit combine harvester, tiga unit traktor roda dua, 20 unit handsprayer, lima unit pompa air, enam unit cultivator, serta satu unit rice transplanter.
Selain alat pertanian, pemerintah daerah juga memberikan dukungan berupa infrastruktur pertanian. Bantuan tersebut meliputi lima unit embung, 20 kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (PITER), dan 24 unit irigasi perpompaan (IRPOM).
Dukungan juga diberikan pada subsektor tanaman pangan. Dinas Pertanian menyalurkan 52 ton benih jagung kepada 260 kelompok tani. Bantuan lainnya berupa bibit Sacha Inchi, pressbox, mesin perajang, serta paket benih dan pembibitan tembakau.
Sementara pada subsektor peternakan, bantuan yang diberikan antara lain mesin pencacah pakan, bibit kambing, sapi Bali melalui APBD II dan APBD Provinsi, serta DOC ayam KUB berikut pakannya.
Menurut Rahman, bantuan sarana produksi tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani. Pertanian, kata dia, masih menjadi salah satu sektor penting dalam menopang perekonomian masyarakat.
Karena itu, ia meminta Dinas Pertanian tidak berhenti pada penyaluran bantuan. Pendampingan kepada kelompok tani perlu diperkuat, terutama dalam penggunaan teknologi, peningkatan kualitas produksi dan pemasaran hasil pertanian.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan sinergi antara pemerintah, penyuluh dan kelompok tani agar pembangunan pertanian bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Data Potensi Desa BPS 2024 menunjukkan, dari 41 kelurahan di Kota Bima, terdapat 13 kelurahan yang mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan. Sebanyak 29 kelurahan juga telah memiliki saluran irigasi.
Dengan dukungan tersebut, Wali Kota meminta kelompok tani bertanggung jawab dalam mengelola bantuan yang diterima. “Petani bukan sekadar penerima bantuan, tetapi merupakan pelaku utama pembangunan pertanian dan bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah,” tandasnya. (hir)
