Taliwang (Suara NTB) – Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali menorehkan prestasi di bidang hukum dan tata kelola informasi hukum. Dua penghargaan diraih dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Adapun kedua penghargaan yang diperoleh dari Kanwil Kemenkum NTB itu, pertama penghargaan atas partisipasi KSB dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 dengan predikat Istimewa.
Sementara, penghargaan kedua diberikan atas kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025. Dalam penilaian ini, KSB berhasil meraih peringkat II tingkat Provinsi NTB dengan predikat A (Sangat Baik) dan nilai 83.
Kedua piagam penghargaan tersebut diterima KSB pada peringatan puncak Hari Pengayoman ke-81 yang digelar Kanwil Kemenkum NTB, Rabu (19/8). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Kememkum NTB, I Gusti Putu Milawati kepada Bupati yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) KSB, Saifullah.
Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Hairul Jibril menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi bukti bahwa upaya pemerintah daerah dalam memperkuat reformasi hukum dan tata kelola dokumentasi hukum terus menunjukkan hasil.
“Ini menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi kita untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan reformasi hukum dan penyediaan informasi hukum yang mudah diakses masyarakat,” kata Hairul.
Capaian itu tidak boleh berhenti sebagai penghargaan semata. Pemda KSB kata dia, akan terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum agar semakin tertib, terintegrasi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hairul juga menilai pengelolaan JDIH memiliki peran penting dalam mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Ketersediaan produk dan informasi hukum yang terdokumentasi dengan baik akan memudahkan masyarakat maupun aparatur pemerintah dalam memperoleh rujukan hukum yang valid.
“Ke depan kita harus terus meningkatkan kualitasnya. Jangan puas dengan capaian yang ada, tetapi jadikan ini sebagai dorongan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi,” tukasnya.
Dua penghargaan tersebut sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen Pemda KSB dalam mendukung pelaksanaan reformasi hukum serta membangun sistem dokumentasi dan informasi hukum yang baik dan terintegrasi.
Capaian itu diharapkan semakin memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong peningkatan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.(bug)
