Mataram (Suara NTB) – Posisi Direktur Utama PT Jamkrida NTB Syariah hingga kini masih belum terisi secara definitif. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memastikan proses pengisian jabatan tersebut segera dilakukan melalui mekanisme panitia seleksi (pansel) secara terbuka.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi NTB, Izzuddin Mahili mengatakan, pembentukan tim pansel menjadi tahapan awal yang saat ini sedang dipersiapkan Pemprov NTB. Seleksi akan dilakukan setelah Surat Keputusan (SK) tim pansel ditandatangani.
“Menanggapi arahan Pak Gubernur, untuk Jamkrida ini kita melakukan pansel untuk posisi direktur utama. Pansel segera dilakukan setelah SK tim panselnya ditandatangani,” kata Izzudin.
Ia mengatakan proses ini juga sejalan dengan arahan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar pengisian jabatan pimpinan perusahaan penjaminan dilakukan melalui proses seleksi yang profesional.
Menurutnya, seleksi akan dibuka secara terbuka. Namun, kandidat yang dicari harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai, terutama pengalaman di bidang lembaga penjaminan.
“Kita cari memang yang persyaratannya pernah di lembaga penjaminan. Kadang-kadang profesional juga diminta,” ujarnya.
Selain pengisian posisi Dirut, Pemprov NTB juga tengah mendorong penguatan permodalan PT Jamkrida NTB Syariah. Izzudin mengatakan kapasitas bisnis perusahaan penjaminan sangat dipengaruhi oleh kekuatan modal.
Saat ini, pemegang saham PT Jamkrida NTB Syariah baru berasal dari lima kabupaten/kota di NTB. Pemprov NTB mendorong agar lima kabupaten/kota lainnya ikut masuk sebagai pemegang saham.
“Ini kita kejar bagaimana lima kabupaten/kota lagi bisa masuk sebagai pemegang saham,” katanya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbesar kapasitas Jamkrida dalam mendukung pembiayaan masyarakat dan pelaku usaha di NTB.
Penguatan Jamkrida NTB Syariah juga menjadi bagian dari rencana besar Pemprov NTB dalam membangun holding lembaga keuangan syariah daerah.
Izzudin mengatakan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memberikan perhatian terhadap rencana tersebut. Karena itu, kondisi seluruh lembaga keuangan daerah harus dipastikan sehat sebelum proses holding dilakukan.
“Beliau (gubernur) berharap nanti holding lembaga keuangan syariah ini bisa terbentuk. Jadi posisinya harus sehat semua,” katanya.
Rencana holding tersebut akan melibatkan tiga lembaga keuangan daerah nantinya, yaitu Bank NTB Syariah, Jamkrida NTB Syariah, dan BPR NTB yang tengah berproses ke syariah.(bul)
