Mataram (Suara NTB) – Data desil kesejahteraan masyarakat kembali menjadi sorotan di Kota Mataram. Perubahan status desil yang berdampak terhadap penerima bantuan sosial (bansos) tidak hanya dikeluhkan masyarakat, tetapi juga membuat kepala lingkungan ikut menghadapi tekanan karena menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan warga.
Persoalan tersebut disampaikan Forum Persatuan Kepala Lingkungan Kota Mataram dalam hearing bersama DPRD Kota Mataram, Selasa (8/9). Pertemuan diterima Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik, S.Sos., dan dihadiri Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang, sejumlah kepala OPD, camat, serta Kepala BPS Kota Mataram Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto.
Ketua Forum Persatuan Kepala Lingkungan Kota Mataram, Erwin Jayadi, SH., mengatakan perubahan status desil menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pasalnya, terdapat warga yang dinilai masih mengalami keterbatasan ekonomi, namun justru keluar dari kelompok desil 1-4 yang menjadi sasaran utama penerima sejumlah program bantuan.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka proses penetapan desil, termasuk pihak yang menentukan, mekanisme pendataan, serta indikator yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan status kesejahteraan warga.
Erwin juga mengingatkan agar perubahan komposisi desil tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa angka kemiskinan di Kota Mataram mengalami penurunan.
“Jangan sampai klaim menurunnya angka kemiskinan di Kota Mataram berpatokan pada perubahan desil di masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bendahara Umum Forum Persatuan Kepala Lingkungan Kota Mataram, Baha’udin, bahkan mengusulkan agar sistem desil dihapus. Ia meminta pendataan masyarakat penerima bantuan dikembalikan dengan melibatkan kepala lingkungan secara lebih besar.
“Kami kepala lingkungan yang paling mengetahui kondisi di lapangan,” katanya.
Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik mengapresiasi aspirasi yang disampaikan para kepala lingkungan. Ia menilai pertemuan tersebut penting untuk mengetahui secara langsung persoalan yang terjadi di tingkat masyarakat.
Malik bahkan mendorong agar komunikasi antara kepala lingkungan dengan DPRD dilakukan secara rutin, minimal setiap tiga bulan, sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
Kepala BPS Kota Mataram Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto menjelaskan, BPS telah menyiapkan tautan khusus untuk melakukan perubahan data apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi masyarakat sebenarnya.
Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang menegaskan data kesejahteraan harus menggambarkan kondisi faktual masyarakat.
“Data itu harus betul-betul mencerminkan kondisi di lapangan. Kita sama-sama koreksi ini semua,” katanya.
Martawang menambahkan, pembaruan data tidak dapat hanya dilakukan dari atas. Kepala lingkungan dan masyarakat perlu dilibatkan melalui musyawarah lingkungan. Pemerintah juga telah menyiapkan formulir klarifikasi yang dapat digunakan kepala lingkungan untuk mengusulkan perubahan data berdasarkan kondisi sebenarnya. (fit)
