Mataram (Suara NTB) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD NTB menyoroti lonjakan defisit anggaran dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang membengkak hingga 232,39 persen. Proyeksi defisit yang semula diperkirakan sebesar Rp111,2 miliar melambung menjadi Rp369,6 miliar atau bertambah sekitar Rp258,4 miliar.
Sorotan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKS DPRD NTB, H. Sambirang Ahmadi. Dia menegaskan agar Pemprov NTB tidak hanya memaparkan angka-angka, tetapi juga membeberkan pertimbangan fiskal secara rinci dan transparan. Kenaikan defisit diharapkan benar-benar digunakan untuk pembiayaan program prioritas dan produktif.
Pasalnya keputusan pembiayaan yang kurang cermat berisiko membahayakan kestabilan keuangan daerah di masa mendatang. “Defisit harus tetap terukur dan tidak menciptakan tekanan fiskal yang berlebihan pada tahun berikutnya,” katanya.
Diketahui dalam APBD-P 2026 yang sudah ditetapkan, Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5,683 triliun lebih. Sedangkan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp6,053 triliun lebih. Dengan demikian terdapat defisit sebesar Rp.369,617 miliar lebih yang ditutup melalui pembiayaan.
Karena itu Sambirang menekankan agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) benar-benar disusun dengan cermat. Meskipun terjadi kenaikan PAD sebesar Rp97,2 miliar menjadi Rp3,122 triliun dan Pajak Daerah sebesar Rp103,8 miliar menjadi Rp1,941 triliun.
“Namun, Pemprov hari ingat agar target tidak dibuat atas dasar optimisme semata, melainkan harus berpijak pada data realisasi aktual,” katanya.
Fraksi PKS juga menyoroti lonjakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) naik 84,19 persen. Dari semula diasumsikan sebesar Rp234 miliar menjadi Rp431 miliar atau bertambah Rp197 miliar.
“Fraksi PKS meminta Pemprov NTB menjelaskan rincian SiLPA, antara yang bersifat terikat atau earmarked, ruang fiskal bebas, efisiensi, maupun anggaran yang gagal terserap. Kami harapkan agar SiLPA tidak dijadikan tumpuan utama penutupan anggaran,” tegasnya.
Swin itu Sambirang juga menyoroti Kenaikan belanja barang dan jasa sebesar Rp241,8 miliar dari Rp2,117 triliun menjadi Rp2,359 triliun.
Kemudian pada belajar Bantuan Sosial (Bansos)
juga mengalami lonjakan tajam hingga 980,95 persen, dari Rp3,7 miliar menjadi Rp40 miliar atau bertambah Rp36,3 miliar.
“Fraksi PKS meminta transparansi terkait instansi penerima serta manfaat konkritnya bagi masyarakat. Dasar penetapan data penerima, skema pengawasan, serta memastikan Bansos difokuskan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan, bukan sekadar pembagian konsumtif,” tegasnya.
Terakhir Sambirang mengimbau agar Pemprov NTB mengawal pelaksanaan APBD Perubahan 2026 secara ketat mengingat waktu eksekusi yang terbatas. Pemprov diminta menjaga ketepatan waktu serta mencegah potensi corruption by system sejak tahap perencanaan. (ndi)
