Mataram (Suara NTB) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB meminta Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal untuk melakukan evaluasi serius kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kinerja realisasi anggaran belanja rendah.
Dorongan tersebut diberikan lantaran tingginya Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) pada dalam APBD perubahan 2026 yang mencapai Rp431 miliar lebih. Pasalnya angka SiLPA tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka Rp 167,68 miliar.
“Besarnya SiLPA ini mengindikasikan masih belum optimalnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan program. Sehingga kualitas perencanaan, penganggaran, dan eksekusi APBD perlu terus ditingkatkan agar anggaran lebih efektif mendukung pembangunan dan pelayanan publik,” tegas Anggota Banggar DPRD NTB, Hasbullah Muis Konco.
Banggar DPRD menilai tingginya sisa anggaran tidak lagi dapat dipandang sebagai bentuk efisiensi semata. Melainkan juga menjadi indikator lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.
Hasbullah Konco menyebutkan sejumlah OPD dengan kinerja serapan anggaran rendah. Seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan realisasi 64 persen, Dinas DP3AP2KB (79,19 persen), RSUD Provinsi NTB (85,14 persen), Dinas DPMPTSP (85,74 persen), serta Dinas Kesehatan (87,84 persen).
Banggar DPRD NTB, tegas Konco, memberikan rekomendasi strategis kepada Pemprov NTB untuk masalah sisa anggaran. DPRD meminta Pemprov NTB menjadikan kemampuan mengendalikan SiLPA sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi pimpinan OPD.
“Dengan begitu, kepala dinas bertanggung jawab penuh atas ketepatan jadwal dan kualitas penyerapan anggaran. Pengelolaan anggaran harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat NTB,” tegasnya.
Banggar juga meminta Pemprov menyajikan analisis SiLPA secara rinci per OPD dan per sumber dana. Pemprov wajib membedakan secara tegas mana SiLPA yang murni hasil efisiensi dengan SiLPA yang timbul karena program gagal tereksekusi.
Selain persoalan SiLPA, Banggar DPRD NTB juga menyoroti lambatnya penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI yang baru tuntas 24,50 persen dari total temuan Rp 18,14 miliar. “Kami juga meminta penyelesaian tata kelola aset daerah senilai Rp 14,35 triliun secara sistematis,” tegasnya.
Menanggapi sorotan Banggar DPRD NTB tersebut, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menilai tingginya SiLPA tersebut bukan disebabkan oleh perencanaan yang tidak matang. Sebagian besar penumpukan dana tersebut dipicu oleh dinamika transfer dari pemerintah pusat yang tiba di akhir tahun anggaran.
“Bukan perencanaan yang tidak matang, perencanaannya sudah baik, tapi duitnya turun di ujung-ujung, itu yang susah sehingga tidak bisa kami eksekusi. Kalau kami paksakan eksekusi di akhir tahun, terlalu berisiko. Jadi demi keamanan bersama, lebih baik kami SiLPA-kan,” jelas Iqbal. (ndi)
