Mataram (Suara NTB) – Komisi IV DPRD NTB memberikan teguran keras kepada Pemprov NTB terkait dengan masih rendahnya realisasi pelaksanaan proyek fisik. Pasalnya sampai dengan memasuki triwulan ke-III realisasi program fisik baru mencapai sekitar 10 persen.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Muis mengaku sangat gusar dengan kinerja jajaran OPD lingkup Pemprov NTB yang dinilai terlalu lelet dalam menjalankan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.
“Sekarang ini sudah masuk triwulan III, tapi progresnya masih sangat minim, rendah sekali. Posisi hari ini realisasi baru sekitar 10 persen, masih sangat rendah sekali,” ungkap Hasbullah Muis yang dikonfirmasi usia rapat dengar pendapat (RDP) dengan OPD mitra pada Rabu (1/7).
Lebih lanjut disampaikan Hasbullah bahwa realisasi belanja yang besar hari ini hanya terjadi pada belanja pegawai saja. Sementara belanja modal dan barang yang lansung menyentuh kebutuhan masyarakat masih sangat minin realisasinya.
“Ya yang bagus progresnya hanya belanja pegawai, sementara belanja barang, belanja modal yang lansung menyentuh kebutuhan rakyat ini masih sangat rendah sekali. Jadi kita khawatir kalau terus ditunda, tidak direalisasi akan berpengaruh pada progres realisasi fisik dan anggaran, termasuk juga pada kualitas,” tegasnya.
Disebutkan Hasbullah salah satu OPD yang memiliki program fisik cukup besar yakni dinas PUPRKP dan juga memiliki realisasi sangat rendah. Menurut kinerja OPD tersebut sangat lamban, dimana semestinya realisasi sudah bisa dilakukan pada awal tahun.
“Misalnya di PUPR itukan belum berjalan sama sekali, masih dalam perencanaan terus. Seharus skedulnya bulan Maret itu sudah mulai, padahal arahan presiden itu meminta percepatan, jangan jadi penumpukan diakhir tahun,” terangnya.
Politisi PAN itupun meminta Gubernur untuk turun tangan memanggil OPD terkait agar menggenjot realisasi program fisik tersebut. Jika tidak pihaknya khawatir akan terjadi penumpukan diakhir tahun, dan potensi bermasalah juga menjadi sangat besar.
“Karena itu kita meminta pak gubernur untuk memberikan antensi khusus pada persoalan ini, agar memanggil kepala OPD, untuk mempercepat realisasi. Kita minta keseriusan pemerintah, ada intervensi, tekanan dari gubernur agar tidak berlarut-larut,” tegasnya.
Komisi IV pun memberikan deadline bahwa sebelum memasuki pembahasan APBD perubahan nanti, realisasi fisik minimal sudah mencapai angka 50 persen. “Harapan kita di bulan Juli-Agustus ini, atau memasuki pembahasan APBD perubahan itu capaian realisasinya minimal 50 persen. Kalau tidak apa yang mau kita evaluasi,” pungkasnya. (ndi)
