Mataram (Suara NTB) — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB dihadapkan pada situasi rumit setelah dua bakal calon ketua umum dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) menjelang pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov). Penunjukan pelaksana tugas (Plt) serta menyiapkan skema perlu dilakukan untuk mensukseskan Musorprov.
Pengamat Olahraga dari Universitas Mandalika (Undikma), Lalu Hulfian, M.Pd., menilai ada dua skema utama yang dapat ditempuh oleh KONI NTB untuk mengatasi kekosongan kandidat tersebut.
Skema pertama adalah pembukaan kembali atau perpanjangan masa penjaringan calon. Menurut Hulfian, langkah ini membuka peluang bagi tokoh lain untuk mendaftar, sekaligus memberikan kesempatan bagi kandidat yang sebelumnya dinyatakan TMS untuk melengkapi persyaratan administratif. Salah satunya adalah Mori Hanafi yang terganjal persentase dukungan.
“Artinya Mori komunikasi kembali dengan beberapa KONI yang merekrut. Komunikasi terkait dengan surat dukungan tersebut,” ujarnya, Kamis (20/8).
Skema kedua,penunjukan pengurus sementara atau Pelaksana Tugas (Plt) oleh KONI Pusat. Pengurus sementara akan mengambil alih kepengurusan daerah yang mengalami kendala teknis dalam penyelenggaraan Musorprov.
Hulfian berpandangan bahwa skema kedua ini merupakan langkah yang paling ideal. Pengurus sementara memiliki tenggat waktu hingga enam bulan untuk mempersiapkan ulang seluruh tahapan tahapan pemilihan.
“Jadi tugas dari Caretaker itu adalah melakukan atau menyukseskan musyawarah provinsi untuk pemilihan Ketua Umum KONI baru. Jadi akan diulang semua proses-proses dan lain-lainnya terkait dengan pemilihan Ketua Umum KONI yang baru,” terangnya.
Menurut Hulfian, opsi perpanjangan jadwal secara mendadak terkesan dipaksakan karena sudah ada penetapan TMS. Opsi penunjukan pengurus sementara memberikan waktu yang cukup bagi figur-figur potensial untuk mempersiapkan diri secara matang.
“Kalau menurut saya pribadi lebih bagus Caretaker sementara yang maksimal 6 bulan. Selama 6 bulan itu calon-calon yang mungkin berpotensi dan yang bagus untuk bisa memimpin KONI NTB itu akan lebih mempersiapkan diri tidak secepat itu langsung mengajukan diri, melengkapi berkas-berkas dan lain-lain,” jelasnya.
Kriteria Ketua Umum KONI NTB yang Ideal
Musorprov ini menjadi momentum strategis untuk melahirkan pemimpin yang tepat. Terlebih lagi, NTB akan memikul tanggung jawab besar sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Hulfian menekankan bahwa Ketua Umum KONI NTB mendatang tidak hanya harus memahami bidang olahraga, tetapi juga wajib memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni serta jaringan relasi yang luas. Dua sosok yang sempat dinyatakan TMS yakni Gubernur NTB, Dr.Lalu Muhamad Iqbal dan H.Mori Hanafi sebenarnya dinilai sudah memenuhi kualifikasi dasar tersebut.
Namun, apabila penjaringan ulang akhirnya dibuka, Hulfian mengingatkan agar kandidat terpilih nantinya benar-benar memiliki komitmen kuat untuk membawa nama NTB,berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
“Yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana komitmen,relasi,dan kemampuan dari seorang Ketua Umum KONI. Karena sebagai catatan, di 2028 itu akan menjadi tuan rumah. Jadi akan banyak hal yang kita pertaruhkan sebagai tuan rumah. Selain suksesnya penyelenggaraan, tentu raihan prestasi yang mungkin akan jauh lebih besar atau akan jauh lebih baik daripada ketika kita tidak menjadi tuan rumah,” pungkasnya. (sib)
