Mataram (Suara NTB) – Setelah pendakian Rinjani kembali dibuka tanggal 3 April lalu, minat masyarakat yang akan mendaki salah satu gunung berapi tertinggi di Indonesia tersebut membludak. Pelaku wisata, Track Organizer (TO), dan para porter pun telah melakukan protes terkait pembatasan kuota pendakian tersebut.
Namun Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Yarman kembali menegaskan bahwa tuntutan sebagian pihak terkait penambahan kuota pendakian Rinjani tak bisa serta merta dilakukan, sebab semuanya membutuhkan kajian yang konprehensif.
Saat ini kuota pendakian ke Gunung Rinjani hanya sebanyak 700 kuota di enam pintu masuk yang resmi yaitu jalur Senaru, Torean, Sembalun, Timbanuh, Tete Batu, dan Aik Berik. Jalur-jalur ini terletak di berbagai wilayah di sekitar Gunung Rinjani, seperti Lombok Timur, Lombok Utara dan Lombok Timur.
“Terkait dengan penambahan kuota itu perlu ada kajian teknis. Artinya kita melihat kapasitas Rinjani, meliputi sumberdaya, sumber air mendukung nggak. Jangan sampai menambah (kuota-red) menjadi masalah nantinya seperti keamanan, kenyamanam bagi pengunjung,” kata Yarman kepada wartawan, Selasa, 15 April 2025.
Menurutnya, TNGR adalah kawasan konservasi yang tak hanya bicara terkait pemanfaatan, tetapi hal ini berkaitan dengan ekosistem dan lingkungan. Terlebih Rinjani merupakan wisata yang mengedepankan keberlanjutan, sehingga aspek menjaga alam dan lingkungan serta menjaga kenyamanan dan keamanan dalam pendakian menjadi prioritas.
Untuk diketahui, pada Senin, 14 April 2025, TNGR menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Mekanisme Pengelolaan Wisata Alam Pendakian Gunung Rinjani di Kantor Balai TNGR. Sekda NTB Lalu Gita Ariadi yang hadir dalam Rakor itu mengatakan, perlu dilakukan evaluasi dan kajian terkait pendakian Rinjani, terlebih di momen-momen tertentu.
Adapun jumlah pengunjung TNGR sepanjang 2024 meningkat sebesar 34,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini turut mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 53,46 persen.
Sekda juga berharap peningkatan PNBP dapat kembali dirasakan dalam bentuk pembangunan sarana prasarana di TNGR. “PNBP yang meningkat itu kita harapkan juga ada baliknya ke destinasi ini dengan dukungan sarpras dan lain sebagainya termasuk kita berjuang untuk connectivity, accesibility menuju objek wisata,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota lebih aktif mempromosikan TNGR melalui atraksi dan paket wisata yang menarik, serta mengajak pelaku usaha menjaga kualitas layanan. Komunikasi dan koordinasi antar pihak pun dinilai perlu diperkuat.
Terkait pengelolaan Rinjani, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dalam satu kesempatan diskusi terkait pariwisata mengatakan, wisata pendakian dan non pendakian di TNGR perlu dilakukan diversfikasi pilihan destinasi. Sebab Rinjani saat ini terlalu fokus pada menjual alam. Padahal letusan Samalas ratusan tahun lampau memiliki daya tarik sejarah untuk diceritakan. Sehingga harus ada Museum yang menyediakan informasi terkait kondisi geologis Gunung Rinjani dari Gunung Samalas.(ris)
