Mataram (Suara NTB) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menilai rencana Gubernur yang akan merenovasi kantor DPRD NTB pada tahun anggaran 2026 mendatang tidaklah tepat. Ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan oleh Pemprov NTB sebelum membuat perencanaan program fisik yang diperkirakan akan menyedot banyak anggaran tersebut.
Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda mengatakan, salah satu alasannya yaitu pemerintah dan pemerintah daerah sedang menggaungkan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran tak hanya tahun ini saja, namun akan terus berlanjut untuk memastikan pemanfaatan anggaran tepat sasaran.
“Justru dengan adanya statemen seperti itu tidak tepat ya. Kecuali nanti kalau visi misi Makmur Mendunia ini sudah tercapai. Saya kira bisa lah itu dilakukan. Kalau situasi sekarang nggak tepat,” kata Ramli Ernanda kepada Suara NTB, Rabu, 16 April 2025.
Menurut Ramli, hal-hal yang perlu diberikan ke masyarakat saat ini yaitu program-program yang kongkret sesuai dengan visi misi dan program yang telah disampaikan oleh Gubernur.
Anggaran fisik yang ada di APBD sebaiknya digunakan untuk menyelesaikan infrastruktur publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti memperbaiki jalan dan jembatan. Terlebih ada beberapa jembatan yang rusak akibat bencana beberapa waktu lalu.
Selanjutnya diharapkan anggaran di APBD NTB harus fokus pada tiga isu prioritas yang digaungkan oleh Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Iqbal – Dinda yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB destinasi kelas dunia.
“Saya kira itu lebih urgen. Bagaimana kita mamastikan agar anggaran kita yang terbatas ini bisa tepat sasaran dan bermanfaat untuk publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, satu hal yang perlu dibehani oleh Gubernur NTB salah satunya meningkatkan serapan anggaran serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab berdasarkan data di triwulan pertama 2025 ini, tingkat serapan dan realisasi PAD masih rendah.
“Realisasi PAD kita itu sangat rendah dalam enam tahun terakhir. Bahkan lebih rendah dari saat situasi Covid-19. Ini bisa jadi alarm bahwa fiskal ini ada persoalan ke depan. Sebab jika di triwulan pertama ada masalah, misalnya serapan rendah maka kecenderungan di akhir soal utang dan lain-lain itu akan muncul,” kata Ramli.
Karena itulah Gubernur NTB diharapkan lebih fokus pada bagaimana kinerja birokrasi bisa berjalan dengan baik. Sehingga dana pembangunan juga tersedia dalam jumlah yang cukup dan belanja-belanja publik segera dieksekusi.
Untuk diketahui, Gubernur NTB H.Lalu Muhamad Iqbal menyatakan ingin merenovasi Gedung DPRD NTB yang berlokasi di Jalan Udayana Kota Mataram agar lebih refresentatif dan layak digunakan sebagai kantor wakil rakyat. Ia menilai, Kantor DPRD NTB sudah tidak refresentatif lagi. Karena itulah mulai tahun depan, gedung tersebut perlu dilakukan renovasi secara bertahap.
“Saya sendiri sebagai Gubernur merasa tidak puas melihat fasilitas ini. Karena itu kami mohon izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan bahwa di tahun depan atas initiatif gubernur saya ingin merenovasi secara bertahap seluruh fasilitas di gedung DPRD Provinsi NTB,” kata Iqbal dalam Rapat Paripurna DPRD NTB yang berlangsung, Jumat, 11 April 2025.
Sebagai informasi Kantor DPRD NTB dibangun tahun 1998 dan mulai digunakan 1999 saat Gubernur Harun Al Rasyid mulai menjabat. Dengan demikian, gedung ini sudah berumur sekitar 27 tahun. Sebagai pembanding, Kantor Gubernur NTB mengalami renovasi sekala besar pada 2024 kemarin sejak dibangun tahun 1977 silam.(ris)
