Mataram (suarantb.com) – Tim Percepatan Gubernur yang baru saja dibentuk akan membantu Pemprov NTB dalam mengeksekusi tiga program prioritas Gubernur. Yaitu pengentasan kemiskinan baik ekstrem maupun absolut, ketahanan pangan, dan pariwisata berkualitas.
Koordinator Tim Percepatan, Adhar Hakim menekankan, pembentukan tim ini tidak untuk menyaingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melainkan untuk membantu mempercepat peran mereka dengan memperkuat koordinasi antar instansi.
“Misalnya untuk meghubungkan, atau membuka ruang komunikasi yang sifatnya koordinatif dengan OPD atau dengan kelompok masyarakat,” ujarnya, Senin, 29 September 2025.
Tim Percepatan Gubernur diisi oleh pakar-pakar dalam bidangnya. Seperti adanya akademisi yang memiliki pengalaman di tata kelola birokrasi, berpengalaman di bidang perencanaan. Ada juga di bidang sosial development, pengalaman isu kerja sama dengan kelembagaan internasional, dan sebagainya.
Dari banyaknya pakar itu, mereka nantinya akan terbagi menjadi tiga tim yang akan membantu Gubernur mengeksekusi masing-masing program yang ingin dicapai dalam lima tahun masa kepemimpinan Iqbal-Dinda.
“Jadi beragam, tetapi nanti mekanisme kerjanya akan terbagi dalam tiga cluster utama (isu). Yaitu isu kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata berkualitas. Tiga ini akan terbagi berdasarkan kualifikasi keilmuan, pengalaman, dll,” lanjutnya.
Gubernur Hati-Hati
Dalam pemilihan tim percepatan, Gubernur, lanjut Adhar sangat berhati-hati. Memastikan seluruh proses pembentukan ini berjalan sesuai aturan. Setiap orang ada surat tertulis dari Gubernur untuk membantu pimpinan NTB itu dalam mencapai visi-misi NTB Makmur Mendunia.
Untuk mewujudkan tiga program prioritas Gubernur itu akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Dari situ, nanti keluar hasil evaluasi langkah apa yang akan ditempuh oleh mereka. “Dari situ kita koordinasi terus dengan OPD. Tentu saja ini berdasarkan kebutuhan kerja Pak Gubernur,” katanya.
Wakil Koordinator Tim Percepatan, Chairul Mahsul menambahkan, tim percepatan yang merupakan kelanjutan dari tim transisi Gubernur sudah melakukan pemetaan masalah terhadap kebutuhan Gubernur. Pemetaan dilakukan pada saat menjadi tim transisi Gubernur, yang kemudian akan menjadi acuan dalam proses eksekusi program oleh tim percepatan.
Di sisa tahun anggaran 2025 ini, lanjut Chairul tim percepatan akan fokus mengawal percepatan pelaksanaan APBD Perubahan. Sekaligus mempersiapkan APBD Murni Tahun Anggaran 2026.
“Bagaimana strategi perencanaan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit tapi efektif. Bagaimana merencanakan kegiatan untuk tahun mendatang dikawal juga,” katanya.
Pengawalan APBD-P, sambungnya berkaitan dengan bagaimana perspektif pelaksanaannya. Sekaligus menyiapkan perencanaan program, berupa kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tahun depan.
“Ini juga untuk membaca mengakselerasi ide yang sifatnya teknokratik dan hal yang sifatnya praktik,” pungkasnya.
Tim Percepatan Dikritik
Sementara terkait kritikan beberapa elemen terkait keberadaan Tim Percepatan, Adhar Hakim menilai, kritikan itu merupakan suatu dinamika dalam proses pembentukan dan hadirnya tim pembantu Gubernur. Yang paling penting, proses pembentukan tim ini secara terorganisir.
“Perencanaannya dalam hukum, baik anggaran dan segala macam sudah sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujarnya.
Begitu pun dengan berbagai tudingan mengenai pembentukan ini sebagai ajang balas budi tim sukses. Ia mengaku sangat memerlukan tanggapan masyarakat terkait pembentukan tim ini. Menurutnya, adanya kritikan sebagai dinamika proses perjalanan tim percepatan.
“Banyak sekali asumsi, persepsi masyarakat. Yaa kita menerima semua ini sebagai cambuk, kita melihat ternyata perhatian orang terhadap tim ini banyak,” lanjutnya.
Chairul Mahsul menambahkan, tidak semua anggota DPRD NTB menolak adanya pembentukan tim percepatan. Beberapa dari mereka, malah mendukung adanya pembentukan tim pembantu Gubernur itu. Apalagi, lanjutnya, pembentukan tim percepatan sudah digadang-gadang sejak awal masa kepemimpinan Iqbal-Dinda. (era)
