Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa, memberikan atensi khusus terhadap pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) dan pengolahan sampah yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya agar tidak menimbulkan permasalahan baru.
“Memang selama ini IPAL SPPG belum menjadi atensi kami, tetapi seiring semakin banyaknya SPPG yang akan beroperasi tentu perlu kita sikapi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Pipin Shakti Bitongo kepada Suara NTB pada, Selasa (14/4).
Pipin melanjutkan, persoalan IPAL ini tentu menjadi atensi khusus apalagi saat ini sekitar 7 SPPG yang ditutup sementara akibat pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar. Pihaknya juga akan segera melakukan rapat dengan leading sektor terkait membahas persoalan IPAL tersebut.
“Akan segera kami agendakan untuk membahas masalah ini, termasuk juga akan kita bahas terkait pengolahan sampah yang diproduksi oleh masing-masing SPPG,” ujarnya.
Ia menegaskan, khusus untuk pengolahan sampah SPPG, sudah ada beberapa pengelola di dalam kota yang sudah dipanggil. Hal itu perlu dilakukan karena sampah yang diproduksi SPPG mayoritas sampah organik, sehingga harus dilakukan pemilihan terlebih dahulu.
“Sampah yang dihasilkan SPPG ini harus dilakukan pemilihan sebelum dibuang ke TPA dan itu sudah menjadi salah satu syarat SPPG bisa beroperasi atau tidak dan kami tetap memberikan atensi khusus,” ucapnya.
Perlakuan sampah SPPG ini lanjut Pipin, tentu sangat berbeda dengan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Sebab volumenya lebih besar dibandingkan dengan sampah yang dihasilkan masyarakat khususnya sampah organik seperti sayur-sayuran. Sampah organik ini sangat cepat pembusukan.
“Memang sudah ada beberapa SPPG yang mem pihak ketigakan untuk penanganan sampahnya, tetapi itupun belum maksimal dengan volume sampah yang dihasilkan per hari,” tambahnya.
Ia meminta seluruh pengelola SPPG, untuk melaporkan jumlah sampah yang di produksi per harinya. Data tersebut dianggap sangat penting, sehingga penanganan akan dilakukan nanti bisa lebih maksimal dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat.
“Kami minta kepada seluruh SPPG untuk bisa menaati aturan yang sudah disepakati. Sehingga keberadaan dari SPPG secara utuh bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat,” tukasnya. (ils)
