Praya (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) telah menerima usulan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Loteng tahun 2027 dari pemerintah daerah. Dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 yang diusulkan oleh Pemkab Loteng pada rapat paripurna DPRD Loteng, Selasa (14/7) kemarin, pos pendapatan daerah ditargetkan bertambah sebesar Rp78,49 miliar dari target tahun 2026 sebesar Rp2,57 triliun.
Penambahan pos pendapatan daerah tersebut disebabkan karena adanya penambahan target pendapatan dari beberapa sumber. Salah satunya dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan meningkat menjadi Rp597,31 miliar. Kemudian Pendapatan Transfer juga ditargetkan menjadi Rp1,95 triliun. Adapun untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari pendapatan hibah dan bagi hasil keuntungan dari sektor pertambangan ditargetkan sebesar Rp26,63 miliar.
Wabup Loteng H. M. Nursiah menyampaikan rancangan KUA-PPAS APBD Loteng 2027. (Suara NTB/ist)
Sementara itu untuk pos belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,57 triliun. Dengan pengalokasian terbesar untuk pos Belanja Operasi mencapai Rp2,06 triliun. Ditambah belanja modal untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana pendidikan, kesehatan, dan belanja modal fasilitas pendukung lainnya sebesar Rp172,09 miliar.
Sedangkan untuk Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga direncanakan masing-masing sebesar Rp334,05 miliar dan Rp2,5 miliar. “Khusus untuk penerimaan pembiayaan yang direncanakan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya diasumsikan sebesar Rp30,89 miliar dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp31,18 miliar,” ungkap Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., dalam pidato pengantar KUA-PPAS APBD perubahan 2026, di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Loteng.
Rancangan APBD Loteng 2027 sendiri disusun dengan tetap mempertimbangkan dinamika lingkungan global, nasional maupun regional yang berpotensi memicu volatilitas harga komoditas hingga inflasi. Di tengah dinamika lingkungan yang terjadi secara umum kondisi makro Loteng menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan.
Ketua DPRD Loteng H. Lalu Ramdan memimpin rapat paripurna DPRD Loteng. (Suara NTB/ist)
Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) misalnya, ada kenakan dari 71,19 poin ditahun 2024 menjadi 72,07 poin di tahun 2025 lalu. Dan, diproyeksikan mencapai 72,96 pada tahun 2027 mendatang. Kemudian angka kemiskinan secara konsisten berhasil ditekan dari 12,07 persen menjadi 10,68 di tahun ini. Dengan target berada di kisaran 9,20 persen–10,14 persen di tahun depan.
Lebih lanjut Nursiah menjelaskan, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi salah satu motor penggerak utama sektor kemajuan pariwisata di Loteng. Bersama sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan dan ekonomi kreatif, sektor pariwisata sukses menjadi penopang pembangunan di daerah ini.
Meskipun demikian pembanguanan di Loteng tetap dihadapkan dengan berbagai tantangan. Mulai peningkatan tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan hingga kebutuhan untuk meningkatkan kualitas lapangan kerja dan daya saing sumber daya manusia.
Oleh karenanya, tema pembangunan yang diusung di tahun 2027 mendatang ialah Penguatan Transformasi MASMIRAH. Dengan berfokus pada lima Prioritas Pembangunan Daerah. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia serta reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Kemudian ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta penguatan modal sosial, budaya dan harmoni masyarakat.
Untuk menopang prioritas pembanguann tersebut dibutuhkan kekuatan fiskal yang memadai. Disatu sisi pihaknya menyadari kondisi fiskal daerah masih dihadapkan pada tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap anggaran pusat. Ditengah masih relative rendahnya kontribusi PAD.
Namun demikian dalam beberapa tahun terakhir ada tren positif dari rasio kemandirian fiskal Loteng. Yang ditunjukkan dengn terus meningkatnya kontribusi PAD terhadap APBD Loteng dari tahun ke tahun. Melihat masih banyak sumber-sumber PAD yang masih bisa dioptimalkan, pihaknya kemandirian fiskal bisa terus meningkat ke depannya. (kir/*)
